Kalbar Prioritaskan Infrastruktur Perbatasan

INILAH.COM, Pontianak - Provinsi Kalbar termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang langsung berbatasan langsung dengan Malaysia. Posisinya yang strategis ini mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan pembangunan.

Menurut Anggota Komisi V DPR-RI Lasarus, S.Sos, pihaknya akan terus memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, pulau terluar, serta wilayah terpencil.

Untuk itu, dirinya meminta agar balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Ketika ditanya mengenai pembangunan jalan, Lasarus juga menyoroti perlunya pengaturan bobot kendaraan dan pengoperasian jembatan timbang secara ketat.

“Salah satu hal yang sangat penting adalah soal pengaturan jalan. Seperti yang kita tahu, kadangkala Kementerian PU telah membangun jalan yang bagus, dengan kapasitas hingga 8 ton misalnya. Tetapi ternyata, kendaraan yang lewat bobotnya jauh lebih berat dari itu, misalnya truk batu bara. Seharusnya, sumbu-sumbu kendaraan diatur sehingga bobotnya sesuai dengan standar jalan,” jelas Lasarus yang juga Dapil Kalbar.

Lasarus menambahkan, pengoperasian jembatan timbang pada dasarnya ada di daerah sehingga merupakan tanggung jawab pemda. Begitu pula dengan penyediaan drainase dalam pembangunan jalan, harus dilakukan sebab sudah diatur dalam UU.

“Hal-hal semacam ini merupakan aturan main yang mesti kita patuhi bersama,” katanya.

Diakui Politisi PDIP ini, saat ini masih terdapat gap dana pembiayaan pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur.

Ia mengatakan daerah perbatasan merupakan daerah yang diprioritaskan dibangun karena daerah perbatasan merupakan beranda NKRI dengan negara tetangga. Daerah perbatasan merupakan prioritas pemerintah yang perlu dibangun secepatnya, sehingga maju dan menjadi andalan pemerintah.

"Pembangunan daerah perbatasan merupakan prioritas pemerintah yang ke-10. Karena itu dalam beberapa tahun kedepan, akan terus dikucurkan dana pembangunan daerah perbatasan," kata Lasarus.

Pihaknya dalam beberapa tahun terakhir akan terus melakukan terobosan, dengan melakukan intervensi pembangunan, agar secepatnya daerah mampu bangkit dan keluar dari ketertingalan.

Kedepan bersama pemerintah, pihanya akan terus mengucurkan dana bagi daerah perbatasan, tertingal dan terluar, dengan harapan daerah terus melakukan upaya sinkronisasi program. [ton]

Respon:

Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan  salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking diubah dengan paradigma baru yang berorientasi pada arah kebijakan yang berorientasi pada outward looking. Dengan demikian, wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). 

Secara umum potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain adalah, letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan  transporatasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading dan illegal traficking.

Belum optimalnya pengembangan wilayah perbatasan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Dinamika pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya masih tertinggal dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Kondisi ini akan menimbulkan ancaman terhadap integritas masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Melalui serangkaian kebijakan dan strategi, pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan karakteristiknya  untuk mengejar ketinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang.

Kebijakan dan strategi pemerintah nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan dari upaya-upaya eksploitasi yang berlebihan, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

Agar kebijakan dan strategi pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu  sinergitas dan sinkronisasi setiap kebijakan program dan kegiatan  pemerintah (kementerian/lembaga), provinsi dan kabupaten/kota.

Sinergitas dan sinkronisasi setiap kebijakan diperlukan agar implementasi kebijakan di lapangan benar dan tepat. Kebijakan nasional yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan di daerah. Sebaliknya apa yang dibutuhkan daerah perbatasan sinkron dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. 

Yang paling penting adalah komitmen yang kuat dari segenap bangsa untuk membangun setiap jengkal wilayah kedaulatan negara Indonesia, sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.