Mengapa Koperasi Sulit Berkembang Di Indonesia?

Sebelum membahas lebih jauh baiknya kita tahu, apakah yang dimaksud dengan koperasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Koperasi diartikan sebagai sebuah perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah terjangkau tanpa bermaksud mencari keuntungan.

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. 

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Asal mulanya, koperasi di Indonesia merupakan gerakan yang bermula dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Namun, pada zaman penjajahan Belanda, terlaksananya koperasi di Indonesia agak terhambat karena Belanda khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Sekarang ini, setelah kita merdeka, setelah kita bebas dari Belanda yang dianggap sebagai penghalang berkembangnya koperasi dan kemampuan ekonomi masyarakat kita masih terbatas, mengapa koperasi sulit berkembang di Indonesia? Padahal, upaya pemerintah untuk memberdayakan Koperasi seolah tidak pernah habis. Berbagai paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan lain-lain terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang sebagai memacu gerakan ini untuk terus maju.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan koperasi sulit berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah. Permodalan dari pemerintah disebut-sebut sebagai kendala utama kurang berkembangnya koperasi. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau malah terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. 

Kurangnya pengawasan penggunaan dana bantuan untuk mengembangkan koperasi menjadi kendala yang berikutnya. Padahal sifat bantuannya tidak wajib dikembalikan. Hal ini menjadi pemicu bantuan permodalan digunakan dengan tidak semestinya. Yang seharusnya digunakan untuk mengekspansi usaha, malah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau bisa jadi malah membuat koperasi menjadi tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara.

Yang kedua, dari sisi masyarakat, adalah kualitas sumber daya manusia. Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional. Dari sisi keanggotaan, sering kali pendirian koperasi itu didasarkan pada dorongan yang dipaksakan oleh pemerintah. Akibatnya pendirian koperasi terkadang hanya sebagai formalitas, bukan keinginan dari masyarakat sendiri. Pengurus yang dipilih dalam rapat anggota seringkali dipilih berdasarkan status sosial dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya control yang ketat dari para anggotanya. Pengelola yang ditunjuk oleh pengurus seringkali diambil dari kalangan yang kurang profesional dan tidak kompeten. Sering kali pengelola yang diambil bukan dari yang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam wirausaha.

Kemudian hal lain yang menyebabkan koperasi sulit berkembang di Indonesia adalah karena sulitnya untuk mengembangkan usaha koperasinya itu sendiri. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan saja sulit seperti yang dikutip dari pendapat Sri Edi Swasono, mantan Ketua Dekopin. Menurutnya ada tiga hal krisis yang dihadapai koperasi. Pertama, krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan terjadi di koperasi bukan karena goyah menghadapi globalisasi, tetapi karena munculnya keraguan di kalangan sebagian orang di antara kita mengenai kedudukan sentral koperasi dalam suatu perekonomian. 

Kedua, krisis identitas. Krisis identitas muncul ketika koperasi dihadapakan kepada perkembangan wujud koperasi yang mengarah kepada perseroan terbatas (PT) ataupun meniru niru pola pikir PT. Koperasi ada yang menjadi asosiasi dagang bukan lagi suatu badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan atau kesamaan kepentingan. Keadaan sebenarnya harus diantisipasi pemerintah agar tujuan semula tidak menyimpang dari pasal 33 UUD 1945.

Ketiga, krisis idealisme. Krisis idealisme di kalangan koperasi terjadi setelah terbentuk suatu sikap cuek, masa bodoh. Membiarkan koperasi tetap dalam posisi marginal (pinggiran), bahkan tersubordinasi membiarkan koperasi maju dengan uluran tangan orang lain bukan atas kesadaran akan hak demokrasi ekonomi yang dimiliki rakyat. Keadaan ini akan mendorong koperasi kehilangan indepensi, koperasi hidup berkat bantuan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, value added yang diterima rakyat yang terhimpun dalam koperasi lebih banyak jatuh kepada pihak atas sebagaiman plasma rakyat jatuh keinti.

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/mengapa-koperasi-di-indonesia-sulit-untuk-berkembang/
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/07/12/39833/kendala_dan_upaya_pemberdayaan_koperasi/